KOMUNIGAZINE !!!!

 

Read More

UAS KAJIAN FANS & FANDOM (KAFF) : STALKING

 

Read More

Inklusi dan Komunikasi Perubahan Sosial

    Sejalan dengan Visi Pembangunan Kota Yogyakarta terkait Meneguhkan Kota Yogyakarta sebagai Kota Nyaman Huni dan Pusat Pelayanan Jasa yang berdaya saing kuat untuk pemberdayaan masyarakat dengan berpijak pada nilai keistimewaan, Pemerintah Kota Yogyakarta berkomitmen  untuk terus mendorong kota Yogyakarta sebagai Kota Inklusi. Keseriusan tersebut telah di apresiasi oleh Staf Khusus Presiden RI Angkie Yudistia pada tahun 2020 karena telah berhasil membuat 10 kecamatan di Yogyakarta sebagai daerah Inklusi.  Dan ditargetkan pada 2022 mendatang akan ada sekitar 85 sekolah Inklusi. Hal tersebut tentunya membawa dampak positif sekali terutama bagi kaum penyandang disabilitas (kaum rentan) dan mengurangi tindakan buruk akibat adanya diskriminasi bagi kaum rentan.

            Tidak hanya dari segi fasilitas dan pembangunan yang terus diperbaharui, pemerintah Kota Yogyakarta juga gencar melakukan aksi workshop terkait persiapan Kota Yogyakarta menuju Kota Inlkusi kepada masyarakat sekitar untuk ikut berpartisipasi aktif dalam program pemerintah tersebut. Diantaranya adalah Dinas Sosial Kota Yogyakarta yang menggelar Workshop “Menuju Kota Inklusi Melalui FKI” dan Pemerintah Daerah (PEMDA) yang menggelar Workshop Temu Inklusi #3 dengan Tema “Menuju Indonesia Inklusif 2030 melalui Inovasi Kolaboratif “. Workshop tersebut diadakan dengan menghadirkan stakeholder utama yaitu pemerintah, organisasi kemasyarakatan, organisasi difabel, dan masyarakat setempat. Diharapkan kedepannya dengan adanya workshop tersebut mampu memunculkan aspirasi, inovasi, dan praktik nyata dalam mewujudkan wilayah inklusi.

            Meninjau dari segi Komunikasi Perubahan Sosial melalui target yang ada jelas bahwa Yogyakarta yang bergerak menuju wilayah Inklusi yang telah diakui bahkan terus berinovasi telah mencapai bahkan melebihi target yang ada. Mengacu pada tokoh Burhan Bungin yang melihat perubahan social dari segi pluralitas dan heterogenitas, secara system social, agama dan budaya program pemerintah Yogyakarta Menuju Wilayah Inklusi telah mencapai kata perubahan social dimana disetiap programnya telah melibatkan masyarakat secara luas bahkan memberikan kesadaran baru bahwa masyarakat normal dan kelompok disabilitas (kelompok rentan) mampu dan sanggup untuk hidup berdampingan. Tentunya demi menjadikan Kota Yogyakarta sebagai Kota yang Nyaman Huni Pemerintah telah mengupayakan banyak hal tidak hanya dari apa yang saya sebutkan diatas.

 

 

Read More

OpInI

 

 

        OpIni

Oleh : Viky Alvin Azizah

            

T

idak terasa kita telah berhasil merayakan tepatnya satu tahun kasus yang mengguncang dunia yang tidak lain adalah kasus virus Sars-Cov 19 atau yang akrab disebut dengan Covid 19. Jika kita melihat dan mengingat-ingat kembali sejarah perkembangan dari waktu pertama kali virus covid 19 muncul di Wuhan, China banyak sekali kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah Indonesia demi bisa menghentikan lajur penyebaran persebaran virus covid 19. Meskipun, pada awalnya pemerintah Indonesia bisa dikatakan lalai karena terlambat selama kurang lebih dua bulan dari sejak kasus pertama muncul dan diketahui publik. Namun, ketika melihat kebijakan-kebijakan yang ada, bisa kita lihat seberapa serius pemerintah dalam menangani kasus tersebut, meskipun secara keseluruhan tidak bisa dikatakan bahwa kebijakan dari pemerintah yang dilaksanakan sepenuhnya berhasil dan diterima masyarakat.

            Banyak hal yang berubah tentunya setelah kebijakan pemerintah ditetapkan. Mulai dari isu bahwa wabah covid 19 ini disengaja dan dibuat oleh adikuasa dunia demi mengontrol Negara-negara berkembang, maraknya teori konspirasi, hingga serbuan media yang begitu deras sehingga menimbulkan sentiment public yang berlebihan mengenai keberadaan dan perkembangan virus covid 19. Tentu, banyak oknum yang megambil keuntungan dari apa yang sudah dipaparkan diatas.

            Menurut saya pribadi, pemerintah tidak lambat dalam menetapkan kebijakan. Seperti yang sudah kita ketahui sejak awal bahwa wabah ini merupakan hal baru bagi masyarakat diseluruh dunia. Kebijakan yang akan dibuat pun menyangkut keberlangsungan kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Menurut saya perlu untuk mengumpulkan data dan mempelajari lebih lanjut terkait virus covid 19 terlebih dahulu sebelum membuat kebijakan yang akan ditetapkan kepada masyarakat. Selain itu, pemerintah juga sudah mengupayakan pengadaan vaksinasi covid 19 kepada masyarakat walaupun secara bertahap dalam waktu satu tahun perang terhadap covid  19.  Dapat kita lihat bahwa pemerintah cukup tanggap dalam menangani kasus covid 19 ini ditengah porak porandanya segala sektor negara khususnya dibidang ekonomi yang mengakibatkan pemerintah mengubah anggaran secara besar-besaran.

Read More

 

"Sisi Negatif Terlaksananya Pemilu Ditengah Pandemi"

S

ecara garis besar menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, tidak diragukan lagi bahwa negara indonesia adalah sebuah negara kesatuan yang menganut sistem demokrasi dengan berpegang pada “kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”. Oleh karena itu segala keputusan dan kebijakan yang berlaku menggunakan sistem pengambilan suara terbanyak, termasuk juga keputusan dalam memilih seorang kepala desa, kepala camat, gubernur hingga kepala negara. Seluruh rakyat diminta untuk terlibat aktif dalam setiap pengambilan suara yang sebentar lagi akan dilaksanakan pada bulan Desember mendatang.

Meskipun kini masyarakat berada ditengah pandemi yang semakin naik, Presiden Jokowi dengan ultimatumnya menegaskan bahwa pemilu tetap harus dilaksanakan. Ada beberapa kekhawatiran terhadap pemilu yang tetap dilaksanakan ini. Banyak juga rasa heran hadir ditengah masyarakat dimana keadaan memaksa untuk sekolah diliburkan, kerja dirumahkan, namun pemilu tetap dilaksankan disaat 70 negara teritoi di dunia memutuskan untuk menunda pemilu nasional dan subnasional akibat pandemi covid-19 (sumber: https://www.idea.int/news-media/multimedia-reports/ikhtisar-global-covid-19-dampak-terhadap-pemilu-bahasa-indonesia).

Ada beberapa kekhawatiran terkait pemilu yang setidaknya melibatkan pemilihan 224 bupati, pemilihan 37 wali kota, serta pemilihan gubernur yang berjumlah 9. Diantaranyayang pertama adalah adanya kekhawatiran terhadap penularan virus yang semakin cepat dengan diadakannya pemilu. Meski sudah ditetapkan protokol kesehatan oleh pemerintah, namun hal tersbut tidak bisa menjamin terhambatnya penularan virus apabila pemilu dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang biasa-biasa saja. Yang kedua adalah adanya kekhawatiran terhadap permainan politik uang (money politic) yang semakin tinggi ditengah masyarakat yang sudah kita saksikan bersama bahwa banyak sekali masyarakat yang terkena pemutusan kerja (PHK) selama pandemi berlangsung. Dan yang terakhir, dikhawatirkan pula adanya pemanfaatan bantuan sosial yang didapatkan masyarakat setempat dibawah naungan nama partai demi menaikkan pihak suara lebih banyak. Bantuan yang pada awalnya diniatkan untuk membantu meringankan beban masyarakat menengah kebawah demi bertahan hidup selama pandemi kini berubah menjadi asupan demi memperoleh hak suara. Apalagi, data masyarakat menengah kebawah memiliki presentase sebanyak 99,5% dari 100% keseluruhan penduduk Indonesia (sumber: https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/02/04/masyarakat-menuju-kelas-menengah-kelompok-terbesar-penduduk-indonesia).

Read More

Virtual Tourism Indonesia

“Virtual Tourism Indonesia????”

Oleh : Viky Alvin Azizah

  

 

J

auh sebelum konsep revolusi 4.0 lahir yang dikumandangkan pertama kali oleh Klaus Schwab, telah menempatkan banyak kesadaran bersama dalam lingkungan masyarakat Indonesia dimana segala aspek kehidupan telah dijamah oleh hadirnya digitalisasi dalam teknologi. Hal inilah yang mendasari hadirnya Virtual Tourism di Indonesia atau lebih dikenal sebagai Pariwisata Virtual. Virtual Tourism merupakan sebuah inovasi dari teknologi yang mana memungkinkan para pengguna agar bisa bernteraksi secara virtual (melalui dunia maya) dengan suatu daerah atau lingkungan tertentu yang disimulasikan oleh perangkat komputer. Virtual Tourism ini hadir dan digagas oleh Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) juga sebagai solusi unik dimana hal ini merupakan kolaborasi antara teknologi dan media digital yang mampu untuk membentuk gaya hidup baru khususnya dalam sektor pariwisata. Hal tersebut juga menjadi obat bagi para masyarakat akibat pandemi covid-19 yang melakukan pembatasan sosial berskala besar yang merindukan nikmatnya berwisata dan juga merupakan bukti kemajuan daripada sektor pariwisata. Virtual Tourism kini dapat dikunjungi melalui website secara gratis, dan juga bisa di unduh melalui aplikasi. Pada Jumat, 8 Mei 2020 lalu Kemenparekraf mengadakan demo pertamanya dengan menyelenggarakan acara bertajuk “Ngabuburit Wisata Kopi”. Dalam acara tersebut secara singkat menjelaskan tentang pengalaman serta wawasan baru mengenai keda-kedai kopi legendaris yang ada di Jakarta. Selain sebagai demo kepada masyarakat secara luas, virtual tourism juga dijadikan sebagai langkah marketing gaya baru dimana promosi dilakukan oleh obyek wisata yang ada di tiap-tiap daerah untuk bisa menarik wisatawan. Sebagai destinasi digital, virtual tourism terbukti mampu menjadi solusi terbaik selama masa pandemi covid-19 ini.

Read More

Adaptasi Pariwisata Indonesia Menjemput “New Normal”

Adaptasi Pariwisata Indonesia Menjemput “New Normal”

Oleh Viky Alvin Azizah

 

    Seperti yang sudah dilansir oleh katadata.co.id bahwa Presiden Jokowi akan menerapkan tatanan normal kembali atau yang biasa disebut dengan "new normal" pada prvinsi daerah yang memiliki tingkat penyebaran covid-19 yang paling rendah (reproduction rate/RO) yaitu dibawah angka 1. Mendengar hal ini tentu saja seluruh pelaku sektor pariwisata akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyambut keadaan baru walaupun bertaruh pada kehadiran wisatawan yang masih sedikit. Selain itu, dari pihak wisatawan sendiripun sebenarnya memiliki kekhawatiran tersendiri dimana mereka mempertanyakan rasa aman yang menjadi kegelisahan mereka ketika akan memulai suatu perjalanan.

 

    Melihat beberapa faktor yang ada, menurut saya sendiri seharusnya ada kerjasama yang kuat anatara pelaku usaha sektor pariwisata, wisatawan, dan juga pemerintah. Sejauh ini, melihat pelaku usaha setelah mendengar akan diberlakukan new normal, banyak yang sudah mempersiapkan dengan matang terkait mitigasi resiko yang dimaksimalkan dalam pelayanan yang ada. Misalnya seperti maskapai penerbangan Emirates yang sudah menerapkan rapid test bagi penumpang sebelum melakukan perjalanan, seperti yang dilansir oleh kompas.com pada awal Juni lalu. Tentu saja itu untuk perusaahan yang besar yang berani mengambil resiko sebelum adanya kerugian besar. Selain itu juga para pelaku usaha bisa mulai menerapkan "healthy travelling" sebagai solusi bagi para wisatawan. Diantaranya seperti:

 

    1. Pembatasan Kuota Open Trip atau gabungan berkendara

    2. Penataan ulang kembali obyek wisata menjadi ekowisata

    3. Penyediaan alat cek suhu tubuh, masker gratis setiap hari dan juga sanitizer

    4. Memanfaatkan aplikasi dengan vitur booking secara digital

   5. Menyiapkan asuransi kesehatan pada setiap produk pariwisata yang dipasarkan

    (sunrise-indonesia.com)

 

    Beberapa hal diatas adalah sebagai contoh bagi para pelaku usaha pariwisata mengenai beberapa kesiapan menyambut new normal di beberapa daerah. Selain itu, bagi para wisatawan harus mempersiapkan dengan matang sebelum melakukan perjalanan, ketika ada kekhawatiran sejak awal, ada baiknya menggunakan jasa asuransi perjalanan yang sudah disediakan. Menyiapkan diri secara sehat sebelum melakukan perjalanan adalah hal yang paling penting. Juga bagi para wisatan ada baiknya mematuhi protokol-protokol kesehatan yang sudah dijalankan atau dianjurkan oleh pihak agen atau obyek wisata itu sendiri.

 

    Bagi pemerintah, haruslah mensosialisasikan protokol kesehatan yang ada pada sejumlah warga sekitar yang juga berperan sebagai pelaku usaha tidak hanya pada pegawai obyek wisatanya atau instansi wisata tertentu saja. Tetapi secara menyeluruh pada aspek yang ada. Bagaiamana mengenai persiapan yang benar menyambut wisatawan yang ada  dan protokol kesehatannya yang menjadi poin utama. Pemerintah juga bisa menghadirkan setiap posko pada setiap obyek wisata dengan bekerjasama pada tenaga kesehatan serta warga sekitar yang ada, untuk meminimalisir penyebaran virus. Ketika beberapa pihak berusaha melakukan yang terbaik dibidangnya masing-masing maka akan timbul keselarasan. Maka kata new normal tidak lagi menjadi kekhawatiran publik akan tetapi akan menjadi sebuah perjuangan di berbagai pihak bersama-sama. 

 

Read More

  Dampak Pandemic Covid19 Terhadap Industri Pariwisata di Indonesia

    Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki kekayaan alam yang luas, tidak mengherankan bahwa banyak sekali objek pariwisata yang ada di Indonesia. Diakhir tahun 2018, sektor pariwisata telah memberikan sebesar Rp 223 Triliun terhadap devisa negara. Tak diherankan lagi bahwa sektor pariwisata memiliki peran yang besar terhadap negara. Tidak hanya skala lokal namun juga internasional, pariwisata di Indonesia sangatlah terkenal. Pariwisata sudah menjadi "image" dari bangsa itu sendiri yang tidak diragukan lagi.

    Namun, selama dalam masa pandemic vius corona atau covid19 ini, tidak mengherankan apabila banyak sektor yang dirugikan, tidak luput pula sektor pariwisata. Banyak dampak serta kerugian yang ditimbulkan. Bagi negara Indonesia, ini sangat mengkhawatirkan dimana devisa dari pariwisata turun drastis sampai 50%. Bagi Industri itu sendiri, untuk menangani kerugian selama masa pandemic ini mereka terpaksa memulangkan karyawan dan berada pada kondisi unpayment sampai waktu yang tidak ditentukan. Bahkan banyak juga yang memilih mem-PHK karyawannya demi kelangsungan operasional industri. Bagi masyarakat lokal yang tinggal di sekitar objek pariwisata yang dijadikan sebagai mata pencaharian sehari-hari, terpaksa tidak memililki mata pencaharian dikarenakan para wisatawan baik lokal maupun internasional yang mengcancel jadwal kunjungannya. Sehubungan dengan wabah covid19 yang sudah di tetapkan oleh WHO (World Healt Organization) sejak 11 Maret 2020 lalu sebagai pandemic global dan pemerintah Indonesia yang memberlakukan adanya pembatasan akses masuk wisatwan luar datang ke Indoneisa dan WFH (Work Form Home).

Begitulah potret keadaan Kota Tua di Jakarta dan Candi Borobudur di Magelang sebelum dan sesudah wabah covid19.

    Menurut Prof. Doc. Janianton Damanik sebagai salah satu anggota Pusat Studi Pariwisata Universitas Gajah Mada, beliau mengatakan "Jelas ada penurunan, tapi tidak berarti kita diam, kita harus menambah solusi dengan membuat portal-portal untuk negara bagi wisatawan. Positifnya, wisatawan menurun, pariwisata juga mempunyai waktu untuk berbenah" (Sumber:Youtube/PodcastUGM). Dari ungkapan beliau, seakan memberi semangat kepada seluruh pelaku sektor pariwisata dan meyakinkan mereka bahwa badai pasti berlalu dan tetap melakukan yang terbaik.

Sumber : 

-https://static.republika.co.id/uploads/images/inpicture_slide/sejumlah-wisatawan-mengunjungi-candi-borobudur-di-magelang-jawa-tengah-_190906092511-157.jpg 

-https://www.vibizmedia.com/wp-content/uploads/2015/02/2016.jpg

-https://statik.tempo.co/data/2020/03/16/id_923470/923470_720.jpg

Read More